LRT JABODEBEK

Light Rail Transit atau disingkat  LRT adalah sebuah sistem MassTransit dengan kereta api ringan (LRT) yang direncanakan akan dibangun di Jakarta, Indonesia dan menghubungkan Jakarta dengan kota-kota disekitarnya seperti Bekasi dan Bogor. Ada 2 penggagas LRT di Jakarta, Pemprov DKI yang akan membangun LRT dalam kota dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk yang akan membangun penghubung Jakarta ke kota sekitarnya LRT JABODEBEK ( Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi).

Proyek ini akan dilaksanakan oleh Perusahaan Negara (BUMN) PT Adhi Karya (persero)Tbk yang terdiri dari enam rute, antara lain :

  • Cawang – Cibubur
  • Cawang – Kuningan – Dukuh Atas
  • Cawang – Bekasi Timur
  • Dukuh Atas – Palmerah Senayan
  • Cibubur – Bogor
  • Palmerah – Grogol / Bogor

Trase tersebut sudah tercantum di dalam Rencana Umum Jaringan Jalur Kereta Api pada kawasan Jabodetabek tahun 2014-2030 sebagaimana tertuang di Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 54 tahun 2013.

Pembangunan Tahap I akan membangun rute Bekasi Timur – Cawang – Kuningan – Dukuh Atas, dan Cibubur – Cawang. Jalur dan stasiun LRT akan menggunakan jalur tepi jalan tol yang telah mendapatkan izin prinsip dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor TN.13.03- Mn/408 tanggal 19 Mei 2015,”. Moda ini dibangun elevated dengan ketinggian antara 9-12 meter di atas permukaan tanah. Total dana yang dibutuhkan untuk proyek LRT Tahap I ini mencapai Rp 2,745 Triliun. Dari jumlah itu, 51 persen atau sebesar Rp 1,4 Triliun dibiayai oleh Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2015. Sisanya Rp 1,345 Triliun dari dana publik penjualan saham right issue kuartal pertama 2015.

Sedangkan Tahap II akan membangun jalur Cibubur – Bogor, dan Dukuh Atas – Palmerah – Senayan. Sementara tahap III membangun jalur Palmerah – Grogol.

Track yang semula direncanakan menggunakan narrow gauge 1067 mm sebagaimana track yang ada di Jawa dan Sumatera, diubah menjadi standard gauge 1435 mm karena mayoritas kereta LRT di dunia dibangun dengan sistem itu, sehingga diyakini akan memudahkan dalam pemilihan dan pembelian rolling stock atau armada kereta.

Penerbitan Peraturan Presiden ( Perpres) LRT

Jalur LRT Jabodetabek dalam Lampiran Perpres 98/2015

Presiden Joko Widodo menandatangani 2 Perpres untuk melaksanaan pembangunan LRT ini pada 2 September 2015.

  • Perpres 98/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi
  • Perpres 99/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta

Ada 3 (Tiga) hal yang diatur dalam perpres tersebut

  • Penunjukan PT. Adhi Karya (Persero) untuk membangun sarana (jalur termasuk konstruksi jalur layang, stasiun dan fasilitas operasi)
  • Membentuk badan penyelenggara transportasi Jabodetabek
  • Berkaitan dengan penunjukan BUMD DKI yang dikoordinasikan gubernur agar LRT yang dari luar Jakarta, kemudian masuk ke dalam wilayah Jakarta, dapat dikoordinasikan dengan Pemda DKI Jakarta.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan mengambilalih prasarana Light Rail Transit (LRT) dari PT. Adhi Karya setelah selesai dibangun. Pengambilalihan itu dilakukan agar harga tiket LRT tak terlampau tinggi sehingga masyarakat pengguna angkutan tersebut tidak terlalu terbebani.

Menurut Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Hermanto, pengambilalihan prasarana LRT itu akan menggunakan skema beli. Artinya Kemenhub akan memberikan sejumlah uang kepada PT. Adhi Karya untuk menyerahkan prasarana LRT tersebut. “Nantinya dibayar Ditjen Perkeretaapian, bisa setelah selesai atau bertahap tapi setelah diaudit oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Pada 29 Juli 2016, Presiden Jokowi menandatangain Perpres No.65/2016 sebagai perubahan terhadap Perpres 98/2015. Dalam Peraturan Presiden ( Perpres) terbaru tersebut prasarana yang menjadi kewajiban Adhi Karya bertambah dengan harus membangun depo, setelah sebelumnya hanya ditugaskan membangun jalur, termasuk konstruksi jalur layang, stasiun dan fasilitas operasi. Adapun, pelaksanaan tersebut dilaksanakan melalui pola Design and Built serta menggunakan standard gauge (ukuran rel standar 1.435 mm). Selain itu, Perpres ini langsung menugaskan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai penyelenggara sarana, meliputi pengadaan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana, dan pengusahaan sarana, penyelenggaraan sistem tiket otomatis & menyelenggarakan pengoperasian & perawatan prasarana. Sumber : Wikipedia


 

Hubungi Kami